Lemahnya Pertahanan Kita

Radar Australia Jangkau Dua Pertiga Wilayah RI

Yogyakarta, Kompas – Australia saat ini memiliki radar Australia Maritime Information Zone atau AMIZ yang menjangkau 1.000 mil wilayah laut hingga ke wilayah Indonesia.

Sementara Indonesia tidak mempunyai radar permukaan dan tidak memiliki patroli di Laut Selatan Yogyakarta.

Komandan Detasemen TNI AL Yogyakarta Mayor Laut Jaya Darmawan mengingatkan itu saat menerima kunjungan kerja Komisi I DPR, Rabu (25/7). “Ancaman dari Australia itu luar biasa, jangkauannya mencapai dua pertiga wilayah Indonesia,” ucap Mayor Laut Jaya.

Potensi ancaman yang mungkin timbul dari aspek matra laut di wilayah Yogyakarta lainnya yang tidak bisa diabaikan adalah berbatasan langsung dengan jalur pelayaran internasional dan Pulau Christmas sebagai pangkalan Australia yang berjarak 335 mil laut.

Ancaman potensial lainnya, pelanggaran keimigrasian gelap menuju Australia yang memanfaatkan kelemahan pengawasan perairan Yogyakarta. Pelanggaran kapal niaga dan kapal perang asing pun tidak termonitor karena tidak adanya patroli KRI di kawasan selatan DIY.

Ancaman faktual lainnya adalah ancaman terorisme atau konflik kepentingan dalam memanfaatkan ruang.

Bentuk pelanggaran oleh pihak asing lainnya yang juga perlu diwaspadai adalah kehadiran armada Amerika Serikat di perairan Samudra Hindia.

Jaya juga mengingatkan bahwa Norwegia pernah selama tiga tahun diam-diam melakukan survei hidro oseanografi di perairan Indonesia dan mengirimkan data-data tiga dimensi melalui satelit. “Padahal, data itu kan mahal,” paparnya.

DPR dukung

Mendengar pemaparan itu, rombongan yang dipimpin Ketua Komisi I Theo L Sambuaga mendukung usulan Detasemen AL (Denal).

Usulan itu adalah peningkatan kemampuan deteksi dini dan upaya penangkalan dengan peningkatan Denal menjadi Lanal, memperbanyak pos jaga dan pengamat TNI AL, serta memperbanyak frekuensi patroli udara.

Peningkatan status Denal itu juga sudah mendapat dukungan Surat Gubernur DIY No 124/1815 tanggal 15 Mei 2007 dan dikirim kepada KSAL dan telah dipresentasikan kepada Asrena KSAL di Mabes AL.

Namun, panitia anggaran Komisi I, Happy Bone Zulkarnaen dan Andreas Pareira, merasa heran karena sejauh ini belum ada usulan itu yang masuk ke DPR. “Meski idenya baik kalau tidak ada pemaparan komprehensif, DPR akan sulit mendukung,” papar Djoko Susilo, anggota Komisi I.

Komisi I juga menilai anggaran Denal selama ini sangat minim, yaitu Rp 36 juta per tahun. Padahal, anggaran pertahanan Rp 32 triliun per tahun. (SUT)

Sumber : http://www.kompas.com/