Larangan Terbang UE

Jika kita (orang yang bertanggung jawab thd masalah ini) bekerja maksimal, saya kira masalah (konyol) seperti ini tak kan terjadi. Sudah menjadi rahasia umum pegawai (pemerintah) kita bekerja seadanya, bahkan seenaknya.

Marilah kita bekerja sebaik-baiknya. Bukankah itu pula teladan Rasul saw.

04/12/2007 07:55 WIB
Melobi UE Tanpa Arah, Hasil Parah
Agus Pambagio – Sumber :  detikcom

Catatan Agus Pambagio dari Brussels

Brussels – Di tengah suasana hujan dan suhu 3 derajat Celcius, saya tiba di markas Directorat General Transport and Energy (DG TREN) Unit F-3 yang beralamat di Rue de Mot 24, B-1040 pada tanggal 30 November 2007 tepat pukul 11.30 waktu Brussels, Belgia. Saya sudah ditunggu oleh si empunya kantor DG TREN Unit F 3 yang merupakan bagian dari European Commission yang menangani larangan terbang atau Community List 51 maskapai berjadwal dan carter Indonesia ke 27 negara anggota Uni Eropa (UE).

Maksud hati bertemu dengan mereka adalah untuk ikut melobi UE sebagai wakil publik yang independen dengan membawa data-data secukupnya yang saya peroleh dari berbagai pihak terkait, termasuk regulator dan beberapa operator penerbangan Indonesia. Rasa penasaran saya sebagai rakyat Indonesia atas pelarangan terbang tersebut membawa saya sampai ke markas UE ini.

Secara independen, saya ingin supaya larangan terbang 51 maskapai penerbangan Indonesia ke UE yang tercantum di community list dicabut. Namun ternyata tidak bisa berjalan dengan baik, karena lobby tools-nya belum pernah dibuat oleh Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan RI (DJU). Lobby tools yang saya maksud adalah sebuah dokumen yang dapat dipakai untuk menyangkal, menjawab dan menunjukkan bahwa tidak ada alasan UE melarang terbang maskapai Indonesia ke wilayah UE. Namun apa mau dikata bahwa dokumen yang saya dapatkan dari DJU ternyata bukan dokumen yang harus mengklarifikasi hasil audit International Civil Aviation Organization (ICAO) 2007 seperti yang diminta oleh UE.

Dokumen yang dimaksud adalah Corrective Action Plan (CAP) atau dokumen rencana perbaikan atas temuan hasil audit ICAO yang tertuang dalam Universal Safety Oversight Audit Program (USOAP). Dokumen yang selama ini di klaim oleh DJU sebagai CAP ternyata isinya memang belum menjawab USOAP, tetapi hanya bahan presentasi yang menceritakan hal-hal yang sudah dan akan direncanakan oleh DJU dalam mengantisipasi keselamatan penerbangan secara umum. Belum secara terstruktur dan tajam membahas atau menjawab temuan dan rekomendasi ICAO yang tercantum dalam USOAP Februari 2007.

Dokumen USOAP menjadi salah satu dasar UE memasukkan Indonesia ke dalam community list atau larangan terbang bagi maskapai penerbangan Indonesia tertanggal 28 Juni 2007. Pertanyaan saya : Apakah DJU lupa atau kurang paham isi dokumen USOAP? Bagaimana keselamatan penerbangan dan perlindungan konsumen bisa berjalan baik di Republik Indonesia, kalau regulator penerbangan yang berwenang saja kurang paham aturan penerbangan Internasional?

Berikut saya sampaikan percakapan saya dengan 3 orang pejabat kunci UE yang berwenang dan menangani kasus Indonesia, seperti : Roberto Salvarini (Head of Unit Air Safety), Federico Grandini (Administrator Aviation Safety), Olga Koumartsioti (Aviation Safety) dan melalui telepon dengan Mr. Calleja Crespo (Director).

Pertama, ketika saya tanyakan mengapa UE dalam keputusannya tanggal 28 November 2007 tidak juga menghapus Indonesia dari community list, padahal Pemerintah RI sudah banyak melakukan perbaikan sesuai dengan permintaan UE. Apa jawaban UE? Mereka bilang betul bahwa kami sudah menerima dokumen yang disebut oleh DJU sebagai CAP, meskipun sangat terlambat. Namun dokumen tersebut (yang diberi judul ‘ROAD MAP TO SAFETY: Brief for European Union’) bukan CAP yang seharusnya menjawab temuan dalam USOAP.

Menurut UE, itu hanya dokumen presentasi DJU saja! Selain sangat tipis (41 halaman) juga tidak menjawab USOAP. Mereka katakan akan bersedia duduk bersama jika Pemerintah RI sudah menyerahkan CAP. Nah lho!

Akhirnya lobi yang saya lakukan selama berada di markas UE hanya sebatas mengkonfirmasi semua data yang saya peroleh dari DJU dan sumber-sumber lain, termasuk kronologis dasar-dasar diambilnya keputusan larangan terbang tersebut sejak 22 Maret 2007 sampai hari ini dan menanyakan apa saja kriteria penilaian UE supaya pencabutan larangan terbang ini dapat segera dilaksanakan.

Berikut adalah lima (5) persyaratan UE yang umum dipakai sebagai dasar sebuah negara dikeluarkan dari community list :

1. Harus ada Corrective Action Plan (CAP) baik dari maskapai penerbangan maupun regulator. Dalam CAP harus tercantum milestone dan tanggal yang pasti kapan langkah-langkah tersebut akan selesai serta dapat menjelaskan semua temuan audit ICAO secara rinci dan jelas.
2. Regulator (DJU) harus memberikan endorcement terhadap CAP yang dibuat masing-masing maskapai penerbangan.
3. CAP yang dibuat oleh regulator dan maskapai penerbangan harus diserahkan pada European Commission (EC) tepat waktu agar dapat disebarkan ke seluruh 27 anggota UE untuk dianalisa oleh EC dan 27 anggota UE.
4. Bersamaan dengan pengiriman CAP, Pemerintah RI sudah harus mulai melakukan tindakan sesuai dokumen CAP yang menjawab USOAP, dan jika diperlukan UE bersedia membantu proses implementasinya.
5. Jika semua tindakan yang dilakukan Pemerintah RI (DJU) sudah sesuai dengan CAP, barulah UE akan mengirimkan tim teknis untuk memeriksa pelaksanaan dan pencapaian CAP ke Indonesia. Jika hasil pemeriksaan sudah sesuai dengan CAP, barulah community list atau larangan terbang dicabut.

Jadi bisa dibayangkan kalau CAP saja belum dibuat dengan benar oleh DJU, bagaimana kita bisa melobi UE dan minta mereka segera mencabut larangan terbang tersebut? Meskipun demikian, sebelum saya mohon diri, masih sempat saya tanyakan kapan kira-kira UE akan mencabut larangan terbang maskapai Indonesia. Mereka dengan ringan menjawab : “Please tell to your Government, Just Work! If not it will take 100 years or more.”

Dengan senyum masam saya meninggalkan mereka sambil mengurut dada dan dalam hati berucap: Bagaimana mau melobi dan minta larangan terbang segera dicabut, lha persyaratan yang diminta dan digunakan sebagai alat lobi saja belum dibuat ? Masya Allah. Salam.

*Agus Pambagio, Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen.
( asy / asy )