Lumpur Lapindo = Bencana Alam?

Saya bukan ahli bencana ataupun geologi. Bagi saya, yang tampak di depan mata adalah, lumpur lapindo saat ini sudah menjadi bencana alam.Bencana yang dipicu oleh kesalahan (oknum) industri. Lumpur ini sudah menenggelamkan area kira-kira satu kecamatan. Korban (penduduk yg 1 kecamatan itu) telah kehilangan segala-galanya kecuali nyawa. Pemerintah menderita kerugian (infrastruktur, dll) yang luar biasa besarnya.

Pernah ku dengar dari obrolan. Karena bukan bencana, masyarakat indonesia lain masih tak begitu peduli. Tak ada yang membantu sebagaimana bencana gempa di Jogja, banjir Bengawan Solo, dll. Pemerintah (konon) juga tak begitu peduli. Toh sudah ada yang bertanggung jawab, Lapindo Brantas.

Padahal dari sisi kerugian tak bisa dihitung. Harta kekayaan tak kan bisa kembali selamanya. Sudah tenggelam. Luas daerah pun sangat besar.

Mungkin ada konsekuensi-konsekuensi dgn perubahan status menjadi status bencana alam. Namun, entah statusnya sebagai bencana alam atau tidak. Yang penting korban harus segera dibantu. Keadilan harus ditegakkan. Yang bertanggung jawab harus diadili.

.

Sumber: http://www.tempointeraktif.com/

Rahmat Witoelar Setuju Lumpur Lapindo Jadi Bencana Alam
Selasa, 06 Maret 2007 | 14:36 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Negara Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar setuju semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, dikategorikan bencana alam. “Saya tidak keberatan,” katanya seusai menghadiri seminar “Krisis Energi dan Perubahan Iklim: Kemana Kita Menuju?” di auditorium Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

Rahmat menjelaskan, semburan lumpur panas layak dikategorikan bencana. Memang awal terjadinya semburan dari sektor industri pertambangan. Tapi, pada perkembangannya magnitude semburan tersebut sudah di luar kategori kecelakaan industri. Maka, “Ada baiknya menjadi bencana alam,” ujarnya.

Kemarin, Komisi Perhubungan dan Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat rapat dengan beberapa menteri membahas penanganan semburan lumpur panas dari sumur gas PT Lapindo Brantas Inc. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo akan berakhir masa berlakunya pada 8 Maret nanti. Tapi, belum ada ketegasan dari pemerintah soal penanganan lumpur. “Perlu penetapan status dalam waktu singkat,” ucap Rahmat.

Kurniasih Budi

.
Sumber: http://jawapos.com/

Rabu, 20 Feb 2008,
Bahas Lumpur Lapindo, DPR Pecah

TUNTUT KEPASTIAN: Korban lumpur Lapindo kemarin memblokade Jalan Raya Porong. Mereka menuntut kepastian ganti rugi dan meminta wilayah berdampak (dapat ganti rugi) diperluas.

Sebagian Ingin Interpelasi, Ada Yang Anggap Semburan Fenomena Alam
JAKARTA – Upaya sejumlah anggota DPR menggiring kesimpulan bahwa semburan lumpur Lapindo karena fenomena alam kemarin (19/2) terhadang dalam Rapat Paripurna DPR. Rapat akhirnya memutuskan meneruskan pengajuan interpelasi kepada pemerintah daripada mengakomodasi rekomendasi yang tidak menyebut keterlibatan PT Lapindo Brantas sebagai penyebab kasus itu.

Keputusan itu diketuk oleh pimpinan sidang Soetardjo Soerjoguritno, setelah mayoritas anggota dewan menyatakan tidak puas terhadap laporan Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) DPR. Tim pengawas itulah yang menyebutkan lumpur Sidoarjo sebagai fenomena alam.

Saat hasil TP2LS dibacakan Tjahjo Kumolo (wakil ketua) di depan sidang paripurna, langsung muncul hujan interupsi. “Sebaiknya segera diambil keputusan pimpinan sidang, interpelasi harus dilanjutkan. Sebab kenyataannya, hasil laporan tim pengawas memang tidak bisa memuaskan kita bersama,” tegas anggota FKB Ida Fauziah dalam interupsinya.

Mantan ketua FKB di DPR itu juga mengingatkan hasil keputusan sidang paripurna pada 21 Agustus 2007 lalu. Pada sidang tersebut, keputusan yang diambil adalah pembentukan tim pengawas sebagai kompromi penundaan pengajuan hak interpelasi soal bencana lumpur di Sidoarjo.

Berdasarkan risalah rapat yang didapat koran ini, sidang saat itu juga memutuskan: konsekuensi jika tim pengawas DPR dinilai gagal, usul interpelasi anggota DPR yang ditunda akan dilanjutkan.

“Apabila rapat paripurna menilai hasil kerja tim pengawas di lapangan tidak sesuai dengan pedoman daftar pengawasan, rapat paripurna memutuskan interpelasi anggota DPR RI ditetapkan menjadi interpelasi DPR RI.” Begitu petikan pernyataan pimpinan sidang saat itu dalam risalah di halaman 94.

Menanggapi interupsi Ida, pimpinan sidang paripurna kemarin, Soetardjo Soerjoguritno – akrab disapa Mbah Tardjo- lantas mengajukan dua alternatif pengambilan keputusan. Yaitu, perpanjangan masa kerja tim pengawas atau melanjutkan interpelasi.

“Bagaimana, interpelasi jalan? Setuju ini? Setuju ya? Ya, sudah,” tawar Mbah Tardjo kepada peserta sidang. Dia lantas mengetukkan palu tanda keputusan resmi DPR telah diambil.

Keputusan tersebut tentu disambut gembira puluhan korban lumpur yang sejak awal mengikuti sidang. Tepuk tangan dan teriakan syukur spontan mereka lakukan sesaat setelah sidang ditutup.

Namun, kegembiraan para korban lumpur itu ternyata cuma sesaat. Perasaan waswas kembali muncul karena di luar sidang keputusan tersebut masih dipersoalkan. DPR Pecah.

Yang memprotes keputusan langsung interpelasi adalah Wakil Ketua TP2LS dari Partai Golkar Priyo Budi Santoso dan beberapa anggota DPR lain. Mereka langsung mendatangi pimpinan sidang.

Usai paripurna, sejumlah anggota TP2LS lantas menggelar konferensi pers di ruang lobi paripurna DPR. Tampak hadir Priyo Budi Santoso (FPG), Alvin Lie (FPAN), Nizar Dahlan (FBPD), M. Najib (FPAN), dan Tamam Achda (FPPP).

“Kami sudah cek ke Mbah Tardjo. Kesepakatannya adalah memperpanjang kerja tim di bawah payung interpelasi. Jadi, intinya, interpelasi tetap on,” klaim Priyo.

Menurut Priyo, kesepakatan interpelasi tidak bisa dibuat sesederhana itu. Ada prosedur yang harus dilalui. Misalnya, proses di Bamus (Badan Musyawarah) dan pandangan fraksi terlebih dulu. “Jangan dibegitukan. Saya juga nggak setuju. Kalau mudah, saban waktu bisa interpelasi,” tegasnya.

Dengan adanya kesepakatan itu, lanjut dia, berarti Tim P2LS mendapat otoritas melanjutkan pengawasan. “Apakah berujung pada interpelasi atau tidak, lihatlah nanti. Bagaimana hasil check list-nya,” ujar Priyo.

Lantas, sampai kapan perpanjangan itu? “Ya, itu tadi memang tidak sempat diputuskan. Yang jelas, ya sampai selesainya pembayaran ganti rugi yang 80 persen itu,” jawabnya.

Priyo menilai tidak ada alasan untuk menolak laporan TP2LS yang sudah dibuat dengan cukup lengkap dan sistematis. Apalagi, setelah hadirnya Tim P2LS, terbukti ada ikhtiar dari pemerintah untuk mempercepat penanganan korban lumpur Sidoarjo.

“Sebelumnya, BPLS tertatih-tatih, sekarang sudah ada tanda-tanda percepatan,” ujarnya. Selain itu, Lapindo sudah berkomitmen memenuhi pembayaran ganti rugi yang masih kurang 80 persen. “Mereka janji tetap bertanggung jawab,” ujarnya.

Namun, kesepakatan interpelasi sudah diketuk? “Pimpinan sidang (Wakil Ketua DPR Sutardjo Soeryoguritno, Red) harus mengklarifikasi apakah itu sesuai mekanisme tata tertib atau tidak,” tegasnya.

Di sisi lain, para pengusul interpelasi lumpur Lapindo langsung menyambut baik ketukan palu Mbah Tardjo. Beberapa di antara mereka langsung menggelar konferensi pers. Mereka di antaranya anggota Fraksi PAN Djoko Susilo, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Effendy Choirie, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Permadi, dan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Soeripto.

Meski perwakilan TP2LS menginterpretasikan putusan pimpinan sidang paripurna adalah memperpanjang masa tugas tim, kelompok interpelator teguh pada pendapat bahwa putusan sidang adalah melanjutkan proses interpelasi. “Mbah Tardjo tidak perlu plin-plan. Interpelasi jalan terus. Biar nanti saya yang mengingatkan kalau putusan tadi diubah-ubah,” tandas Permadi.

Anggota Komisi I tersebut menilai kerja TP2LS tidak profesional. “Laporan tim seperti humas Lapindo saja,” komentarnya mengkritik hasil kerja para temannya itu. Karena itu, katanya, tidak heran jika laporan tersebut ditolak hampir seluruh fraksi di DPR. Padahal, anggota tim P2LS adalah representasi 10 fraksi.

Ketua FKB Effendy Choirie menambahkan, dengan keputusan sidang paripurna kemarin, seharusnya Kamis (21/2) Badan Musyawarah (Bamus) DPR menjadwalkan mengundang presiden untuk menjawab interpelasi. “Pemerintah seharusnya melindungi rakyat dan hadir di tengah bencana,” jawabnya.

Sejak awal, lanjut Effendy, FKB menolak terminologi fenomena alam dalam kasus lumpur Lapindo. Sebab, hal itu akan berimplikasi kepada pertanggungjawaban atas pembayaran ganti rugi terhadap para korban luapan lumpur Lapindo. Saat ini masih ada 400 kepala keluarga yang belum menerima ganti rugi 20 persen. Padahal, deadline pemerintah untuk penyelesaian 20 persen adalah September 2007. “Kalau yang 20 persen belum selesai, apalagi kita sekarang menuntut yang 80 persen,” tandasnya.

Selain itu, interpelasi bisa mendorong revisi Perpres 14/2007 terkait melebarnya peta terdampak lumpur Lapindo. Anggota FPAN Djoko Susilo mengatakan, Perpres 14/2007 hanya menangani empat desa terdampak luapan lumpur Lapindo. “Padahal, sekarang ada tujuh desa belum dimasukkan dalam peta,” tambahnya.

Usai sidang paripurna, perwakilan DPRD Sidoarjo bertemu perwakilan tim P2LS dan Mbah Tardjo. Ketua DPRD Sidoarjo Arly Fauzi mengakui, kedatangannya ke Jakarta karena mendapat informasi dari media bahwa DPR akan menentukan status fenomena alam atas terjadinya luapan lumpur Lapindo. “Kami tahu fenomena alam yang dimaksud tim DPR itu seperti bisul. Tapi, kalau tidak dilakukan pengeboran di situ, pasti tidak akan terjadi bencana,” tandasnya.

Anggota FPAN Djoko Susilo juga mengaku kecewa dengan laporan TP2LS. Selain substansi laporan yang lebih mengarah sebagai justifikasi bencana alam, dia mengkritisi substansi laporan yang menyebut pembayaran sisa ganti rugi 80 persen akan dilaksanakan mulai Mei. “Kalau disebut mulai, kapan selesainya. Seharusnya disebut paling lambat Mei,” tandasnya. (dyn/pri/cak/tof)

.

Sumber : http://jawapos.com/

Rabu, 20 Feb 2008,
Blokade Jalan, Tolak Status Bencana Alam

Perdebatan politisi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, membuat gejolak di sekitar semburan lumpur Lapindo. Para korban lumpur menggelar demo untuk menolak suara para anggota dewan yang menginginkan semburan di Porong Sidoarjo itu dijadikan berstatus bencana alam.

Warga unjuk rasa dengan cara menutup semua akses jalan Sidoarjo-Pasururan. Mereka menduduki Jl Raya Porong dan sejumlah jalan alternatif, sehingga melumpuhkan urat nadi perekonomian yang menghubungkan Surabaya dengan Pasuruan atau Malang.

Tak hanya jalan raya, jalur kereta api Surabaya – Malang yang melintasi porong juga ditutup. Otomatis kereta api yang menuju Malang atau Banyuwangi, hanya sampai Stasiun Kota Sidoarjo.

Aksi berlangsung sejak pukul 08.30. Berdasarkan informasi yang didapat dari Satlantas Polres Sidoarjo, warga hanya memberi tahu akan menggelar demo di depan pendapa kabupaten, bukan di jalan raya seperti yang terjadi. “Kami tidak ada persiapan sama sekali,’ ucap AKP Andi Yudianto, Kasatlantas Polres Sidoarjo.

Ada empat jalan yang ditutup. Pertama, Jl Raya Porong, tepatnya di depan Tugu Kuning, dua jalur arah Sidoarjo-Pasuruan maupun sebaliknya. Jalan utama itu ditutup warga Kelurahan Siring Barat, Kecamatan Porong. Kedua, Jembatan Kali Porong dan ketiga, jalur alternatif Tanggulangin-Porong. Dua jalur itu diblokade warga Desa Besuki dan Kelurahan Mindi, Kecamatan Jabon, dengan tumpukan sirtu. Keempat, akses di Desa Japanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Warga Besuki menutupnya dengan kayu dan bambu di tengah jalan.

Akibat penutupan itu, kata Andi, akses lalu lintas ke arah Malang maupun Pasuruan dialihkan melalui jalur alternatif Krian-Mojosari. “Untuk sementara hanya itu jalan satu-satunya, ” jelasnya.

Di Jl Raya Porong, warga menggelar tenda dan meletakkan keranda kosong di tengah jalan. Keranda merupakan simbol kematian atas kepedulian pemerintah saat ini. “Jika tuntutan tidak dipenuhi, lebih baik kami mati,” ucap Mahmud, salah seorang warga.

Dia juga mengatakan, warga akan menutup jalan selama tuntutan yang diperjuangkan perwakilan mereka tidak dipenuhi. Mereka akan terus berjuang sampai hak dan tuntutannya dipenuhi. “Rakyat sudah semakin sengsara,” lanjutnya.

Sekitar pukul 10.00 Bupati Win Hendrarso datang ke lokasi unjuk rasa. Win yang didampingi Kapolres Sidoarjo AKBP Adnas menghampiri warga di Jl Raya Porong. Suasana haru muncul ketika Win bersalaman dengan warga. Mereka berteriak dan meminta kebijaksanaan orang pertama di Sidoarjo itu.

“Pak tolong kami, bantu kami,” ucap salah seorang warga. Ucapan itu ditanggapi Win. “Aku melu sampeyan (aku ikut kalian),” ujarnya.

Dia meminta warga bersabar menunggu keputusan rapat paripurna di Jakarta. Kesabaran itu hendaknya ditunjukkan dengan sikap legawa untuk tidak mengganggu kepentingan umum. “Untuk itu, saya mohon jalan dibuka,” pinta Win.

Dengan spontan warga menolak. Mereka memilih bertahan karena tidak percaya terhadap janji yang selalu diberikan. Win kemudian bertanya sambil menegaskan. “Kalian masih percaya sama saya kan?” katanya.

Win semakin terkejut ketika warga dengan spontan mengatakan, “Tidak”. Sikap warga itu membuat Win berbalik arah dan meninggalkan rombongan massa tersebut.

Tidak putus asa, Win tetap mencoba membujuk warga supaya akses jalan bisa dilewati. Kali ini dia bersama Kapolres menggunakan sepeda motor Unit Tangkal menuju Jembatan Kali Porong. Karena jalan ditutup warga, rombongan bupati terpaksa melewati tanggul Ketapang, Siring dan turun di tanggul Jatirejo.

Sampai di Jembatan Kali Porong, Win disambut haru pula oleh warga Desa Besuki dan Kelurahan Mindi. Seperti halnya di Siring, mereka meminta kebijaksanaan bupati terkait wacana yang dikembangkan Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS).

Di hadapan massa Win juga mengatakan hal yang sama. Dia meminta warga sabar dan menghargai kepentingan umum. “Tolong sabar, dan mohon blokade jalan untuk dibuka,” ucapnya.

Namun, warga menolak dan memilih tetap bertahan. Mereka berjanji membuka akses jalan jika sudah ada kepastian dari pemerintah pusat terhadap tuntutannya. “Kami tidak akan berubah pikiran. Kami akan bertahan sampai ada kepastian,” ujar Mursyid, salah seorang warga Desa Besuki. Bupati Win lalu meninggalkan lokasi dan memilih memantau perkembangan di Jakarta.

Tuntutan warga sekarang bertambah. Mereka menuntut peta wilayah terdampak yang harus mendapat ganti rugi diperluas. Daerah baru itu adalah Kelurahan Siring Barat, Porong; Desa Kedungcangkring, Pejarakan, dan Besuki. Tiga desa yang disebut terakhir masuk Kecamatan Jabon. Keempat wilayah itu mulai merasakan akibat langsung lumpur Lapindo.

Siring Barat, misalnya. Di RT 12/02, seluruh permukaan tanahnya mengeluarkan gas yang mudah terbakar. Sedangkan tiga desa di Jabon, pada 10 Februari lalu terendam lumpur akibat luapan dari semburan.

Warga daerah yang masuk peta terdampak menuntut kepastian pembayaran 80 persen yang jatuh Mei ini. Mereka baru menerima 20 persen dari PT Minarak. Mereka khawatir, bila daerah tersebut dijadikan wilayah bencana alam, Lapindo akan lepas tangan. Sampai pukul 21.00 warga yang memblokir raya porong membubarkan diri.(riq/tof)